Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam

THE CRIME OF SLANDER (QADZAF) FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW

2026-04-29T08:59:12+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana pembuktian pelaku pidana fitnah (qadzaf) sebagai bentuk merusak kehormatan dan nama baik perspektif hukum pidana Islam. Fokus kajian diarahkan pada standar pembuktian, bentuk sanksi, dan tantangan implementasi di era digital, ketika tuduhan zina kerap disebarkan melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan(statute upproach), mengacu pada sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, Qadzaf, sebagai tindak pidana tuduhan zina atau fitnah tanpa bukti yang sah menurut pidana hukum islam, dalam kategori tindak pidana merusak kehormatan dan nama baik. Qadzaf termasuk jarimah hudud dengan sanksi pokok 80 kali cambukan dan penolakan kesaksian pelaku selamanya, dengan syarat pembuktian yang sangat ketat, yakni 4 saksi yang adil atau pengakuan pelaku. Sementara itu, hukum positif Indonesia, melalui KUHP Pasal 310–311 dan UU ITE Pasal 27 ayat (3), menggunakan standar pembuktian yang lebih fleksibel, menerima bukti elektronik dan keterangan saksi tanpa syarat hudud. Realitas di Aceh memperlihatkan bahwa sebagian besar kasus qadzaf dijatuhi sanksi ta’zir karena tidak terpenuhinya syarat hudud, dengan bukti yang sering kali berupa rekaman atau tangkapan layar. Reformulasi pembuktian qadzaf dengan memasukkan bukti digital sebagai qarinah untuk ta’zir dipandang perlu, guna melindungi kehormatan korban dan tetap menjaga prinsip-prinsip syariat Islam dalam konteks masyarakat modern.

TRANSFORMING RESTORATIVE JUSTICE THROUGH CUSTOMARY LEGAL TRADITIONS IN INDONESIA’S CRIMINAL LAW REFORM

2026-04-30T07:47:49+00:00

Restorative justice has become an important paradigm in contemporary criminal justice reform, particularly in societies with strong customary legal traditions. This study examines how restorative justice can be strengthened through Indonesian customary law within the context of recent criminal law reform. The research aims to analyze the relationship between restorative justice principles and customary dispute resolution and to propose an institutional framework that integrates these mechanisms within the formal criminal justice system. This study applies a qualitative socio-legal approach combining normative legal analysis, restorative justice theory, and comparative legal perspectives. Legal pluralism is used as the analytical framework to examine interactions between customary institutions and state criminal justice mechanisms. Data are drawn from statutory regulations, academic literature, and documented practices of customary dispute resolution in Indonesia. The findings show that many Indonesian customary legal traditions already embody restorative justice principles, including mediation, reconciliation, restitution, and community participation. These practices emphasize restoring social harmony rather than imposing punitive sanctions. However, significant institutional gaps remain between customary dispute resolution and formal criminal justice procedures. The study identifies the need for legal recognition of customary settlements, coordination between community leaders and legal authorities, and procedural safeguards to ensure fairness and compliance with constitutional and human rights standards. The study concludes that integrating customary restorative mechanisms within Indonesia’s criminal justice reform can enhance legal legitimacy, cultural relevance, and the effectiveness of restorative justice policies.

THE URGENCY OF REFORMING ISLAMIC CRIMINAL LAW THROUGH IJTIHAD IN RESPONSE TO CONTEMPORARY SOCIAL CHALLENGES IN INDONESIA

2026-04-30T07:45:30+00:00

Pembaruan hukum pidana Islam merupakan kebutuhan mendesak dalam merespons dinamika sosial modern, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki sistem hukum pluralistik. Rekonstruksi hukum pidana Islam melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah membuka ruang reinterpretasi terhadap ketentuan ḥudūd, qiṣāṣ, dan ta‘zīr agar lebih selaras dengan prinsip keadilan substantif. Para pemikir kontemporer, seperti Fazlur Rahman, Hallaq, dan al-Jabiri, menekankan pentingnya pembacaan historis-sosiologis yang rasional untuk memastikan relevansi syariat dalam menghadapi perubahan sosial. Pendekatan ta‘zīr yang fleksibel, prinsip pemaafan dalam qiṣāṣ, serta integrasi nilai-nilai restoratif dan rehabilitatif menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki kapasitas adaptif terhadap tantangan modern seperti kejahatan siber, bioetika medis, dan disrupsi teknologi. Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum Islam diperkaya oleh tradisi pemikiran modernis, terutama melalui peran Muhammadiyah dan gerakan pembaruan lainnya. Ijtihad memainkan fungsi sentral sebagai instrumen metodologis dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru melalui qiyās, istihsān, mashlahah mursalah, dan pendekatan maqāṣid. Efektivitas ijtihad bergantung pada kompetensi keilmuan mujtahid, integritas moral, serta pemahaman mendalam terhadap realitas sosial. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana Islam berbasis maqāṣid dan rasionalitas bukan hanya mendukung relevansi hukum Islam dalam konteks kontemporer, tetapi juga berperan strategis dalam menghadirkan sistem hukum yang adil, humanis, dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat modern.