CRITICAL LEGAL STUDIES POLITIK ETIS TERHADAP MAHAR POLITIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Critical Legal Studies Politik Etis Tehadap Mahar Politik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana
Abstract
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana politik etis dalam mahar politik dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan politik etis dalam pembaharuan hukum pidana mahar politik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, berupa yuridis normatif dengan data yang disajikan membahas permasalahan melalui analisa kasus dengan menggunakan teori critical legal studies dan pembaharuan hukum pidana sebagai pisau analisis. Jenis penelitian berupa metode libary / kepustakaan.. Hasil penelitian dan pembahasan 1) Politik etis dalam mahar politik Berdasarkan pandangan di atas teori hukum dapat dikategorikan dua model hukum yaitu pertama; jurisprudensi model berkaitan dengan asas aturan tertulis, kaidah, norma atau putusan hakim. Kedua menggunakan socialogi model terkait fenomena yang terjadi di masyarakat menjelang pemilu pada H-1 banyaknya serangan fajar yang dilakukan oleh calon legislatif dan calon kepala daerah bertujuan untuk dapat memilih calon legilatif dan calon kepala daerah. .2) Pelaksanaan Politik Etis Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Mahar Politik ; Pembaharuan hukum pidana terkait mahar politik perlu dilakukan dengan beberapa alasan yang melandasinya, yaitu ; Sumber hukum materil terdiri dari: Landasan filosofis, yuridis, sosiologis yang berdasarkan filosofis Pancasila, sedangkan dari Sumber hukum formil Perlunya pembaruan hukum pidana dari segi sumber hukum formil terkait Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 327 ayat 1 dan 2 tentang Pemilu terdapat batasan dalam pemberian dana kampanye
Kata Kunci : Critical Legal Studies, Mahar Politik, Pembaharuan Hukum
References
Dwihantoro. Prihatin Vol. 4. No. 2. 2013.” Etika Dan Kejujuran Dalam Berpolitik. Jurnal Politika .
Salman , Otje dan Susanto, Anthon F. .2004. Teori Hukum. Bandung: Refika Aditama.
Susilo, Agus . Isbandiyah, . Vol.6. No. 2. 2018.“Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia”. Jurnal Historia
Sutiyoso, Bambang dan Puspitasari, Sri Hastuti. 2005. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum.
Widjojanto, Bambang. Politik Etis Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. 2 Maret 2019. dalam Seminar Nasional Universitas Muhammadiah Ponorogo.
|Peraturan Perundang-undangan
1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Internet
Anantarigan.2020.https; /www.blolg.spot/Politik-Etis//01-desember-2020.//
The authors of a work hold the copyright and grant Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam the right of first publication. The work is also licensed under the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which enables others to share the work while acknowledging the authorship and initial publication in the journal. The authors can make separate contractual agreements for the non-exclusive distribution of the published version of the work, such as by posting it to an institutional repository or editing it for a book, with an acknowledgment of its initial publication in this journal. Authors are allowed and encouraged to post their work online, such as in institutional repositories or on their website, before and during the submission process. This can lead to productive exchanges and greater citation of the published work.


2.png)
1.png)
2.png)
1.png)
1.png)
1.png)
1.png)
.png)
.jpg)
.png)


